JAKARTA - Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial tepat sasaran kembali ditegaskan menjelang Ramadan tahun ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial reguler pada triwulan pertama 2026 telah mencapai angka yang menggembirakan. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa negara hadir menjaga daya beli dan ketahanan masyarakat rentan di berbagai daerah.
Realisasi Bansos Reguler Capai 90 Persen
Proses distribusi bantuan sosial reguler terus bergerak hingga menjangkau mayoritas penerima di seluruh Indonesia. Hingga awal Ramadan, realisasi penyaluran tercatat sudah menembus lebih dari 90 persen secara nasional untuk berbagai program utama. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan koordinasi pusat dan daerah berjalan semakin efektif.
“Alhamdulillah proses penyaluran bansos reguler terus berjalan dan sekarang sudah lebih dari 90 persen secara nasional, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako,” kata Gus Ipul.
Pernyataan itu menegaskan bahwa dua program andalan, yakni PKH dan BPNT, tetap menjadi tulang punggung perlindungan sosial masyarakat kurang mampu. Dengan percepatan tersebut, diharapkan kebutuhan pokok keluarga penerima dapat terpenuhi secara lebih stabil.
Fokus Pemulihan Tiga Provinsi Terdampak
Selain penyaluran reguler, perhatian besar juga diberikan kepada wilayah terdampak bencana di Sumatra. Tiga provinsi yang menjadi prioritas adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di kawasan ini, bansos tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai stimulus pemulihan ekonomi masyarakat.
Untuk tiga provinsi tersebut, bantuan PKH dan sembako telah disalurkan kepada 1.763.038 Keluarga Penerima Manfaat dengan total nilai Rp1,8 triliun.
Anggaran tersebut digelontorkan guna memastikan keluarga terdampak tetap memiliki daya beli di tengah masa pemulihan. Skala bantuan yang besar mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat stabilisasi sosial ekonomi pascabencana.
“Bansos reguler untuk tiga provinsi itu diberikan kepada 1.763.038 keluarga penerima manfaat, nilai anggarannya Rp1,8 triliun,” ujarnya. Dukungan ini diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus membantu perputaran ekonomi lokal. Pemerintah pun terus memantau proses distribusi agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Bansos Adaptif dan Santunan Korban
Di luar bantuan reguler, Kementerian Sosial juga menggelar bansos adaptif atau kebencanaan di tiga provinsi tersebut. Bantuan ini meliputi dukungan logistik, dapur umum, santunan kematian dan luka, hingga jaminan hidup bagi warga terdampak. Skema ini dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan lapangan yang dinamis.
Salah satu komponen penting adalah santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Hingga kini, santunan telah disalurkan kepada 990 ahli waris dengan nilai lebih dari Rp14 miliar. Penyaluran dilakukan segera setelah proses verifikasi ahli waris dinyatakan lengkap.
“Dan ini terus, setiap ada surat, setelah diketemukan ahli warisnya, langsung kita salurkan untuk tiga provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” imbuhnya.
Mekanisme cepat ini dimaksudkan agar keluarga korban segera mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada hak masyarakat yang tertunda.
Jaminan Hidup untuk Masa Rehabilitasi
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, bantuan jaminan hidup mulai digulirkan. Program ini ditujukan bagi 175.211 penerima manfaat dengan besaran Rp450.000 per orang setiap bulan selama tiga bulan. Total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp238 miliar untuk memastikan keberlanjutan hidup warga terdampak.
Bantuan jaminan hidup diberikan setelah proses verifikasi penerima manfaat selesai dilakukan. Data usulan berasal dari pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Setelah itu, penyaluran dilakukan secara bertahap melalui PT POS maupun BSI.
“Nilainya Rp238 miliar lebih, ini sudah mulai proses salur, karena tentu penerima manfaatnya sudah terverifikasi. Mulai dari usulan pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Pak Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Lalu kita mulai salurkan secara bertahap melalui PT POS maupun juga BSI,” kata Gus Ipul.
Skema bertahap ini dirancang agar dana benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah menilai proses verifikasi menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran negara dapat memberi dampak maksimal.
Bantuan Isian Rumah dan Harapan Baru
Selain jaminan hidup, pemerintah juga menyalurkan bantuan isian rumah bagi keluarga terdampak. Bantuan ini telah diberikan kepada lebih dari 47.000 Keluarga Penerima Manfaat dengan total nilai lebih dari Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima Rp3 juta untuk membantu melengkapi kebutuhan dasar rumah tangga.
Bantuan isian rumah menjadi bagian penting dalam tahap pemulihan pascabencana. Setelah tempat tinggal diperbaiki atau dibangun kembali, kebutuhan perabot dan perlengkapan dasar menjadi prioritas agar keluarga bisa kembali beraktivitas normal. Dukungan ini diharapkan mempercepat pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak.
Secara keseluruhan, capaian penyaluran bansos reguler yang menembus 90 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah menjaga kesejahteraan rakyat.
Kombinasi bantuan reguler, adaptif, santunan, jaminan hidup, hingga isian rumah menjadi paket lengkap pemulihan sosial ekonomi. Dengan langkah terukur dan kolaborasi lintas pihak, optimisme kebangkitan wilayah terdampak Sumatra semakin nyata.
