JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan IPB University untuk menyusun cetak biru ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Kolaborasi ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Science Techno Park IPB. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 memberikan mandat kepada Kemenhaj untuk memimpin transformasi sektor haji, termasuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat.”
Penyusunan cetak biru ini diharapkan mengubah paradigma pengelolaan haji dari sekadar cost center menjadi profit center. Dengan pendekatan ini, pengelolaan haji tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur.
Jaenal menambahkan, cetak biru akan menjadi fondasi penguatan sektor haji melalui integrasi berbagai pilar ekonomi. Pendekatan ini bertujuan membangun ekosistem yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat serta pelaku usaha nasional. Kemenhaj menekankan pentingnya peran akademisi dan pakar teknis dalam penyusunan rencana strategis tersebut.
Pilar Ekosistem Ekonomi Haji
Ekosistem ekonomi haji mencakup sejumlah pilar utama, mulai dari transportasi dan logistik, akomodasi, konsumsi pangan, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah.
Selain itu, efisiensi digital, produk halal unggulan, serta inovasi keuangan syariah juga menjadi fokus pengembangan. Setiap pilar dirancang untuk mendukung kenyamanan jamaah sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi nasional.
Dengan total kuota 221.000 calon haji per tahun, potensi nilai ekonomi sangat besar. Integrasi rantai pasok menjadi hal penting untuk memastikan kualitas layanan dan keberlanjutan pasokan barang dan jasa. Pelibatan pelaku usaha nasional secara sistematis diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan.
Jaenal menekankan, penguatan pilar ekonomi haji akan memberikan dampak jangka panjang. “Pengelolaan yang terintegrasi tidak hanya menguntungkan jamaah, tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal,” ujarnya. Penerapan cetak biru diharapkan menjadi panduan strategis untuk pengembangan sektor haji yang profesional dan inovatif.
Kontribusi Akademik dan Teknologi IPB
Dalam FGD, IPB University berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyusunan cetak biru berbasis sains. IPB dilibatkan untuk memperkuat substansi akademik dan teknis, terutama pada pilar konsumsi pangan dan inovasi berbasis teknologi. Pendekatan ilmiah ini memastikan kualitas layanan dan produk yang diberikan kepada jamaah sesuai standar tertinggi.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan, “IPB siap berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan penguatan cetak biru, termasuk melalui standar gizi dan formulasi menu jamaah, inovasi produk pangan adaptif, serta pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi.”
Keterlibatan IPB diharapkan menghadirkan inovasi produk pangan yang aman, sehat, dan mudah distribusi.
Selain itu, IPB memaparkan potensi penerapan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok. Smart traceability berbasis AI dan sistem digital akan digunakan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Pendekatan ini juga mendukung efisiensi distribusi dan pengelolaan stok yang lebih akurat.
Inovasi Pangan dan Standar Gizi Jamaah
IPB menekankan pentingnya inovasi produk pangan berbasis bukti ilmiah. Standar gizi jamaah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan kalori, nutrisi, serta kondisi kesehatan khusus selama ibadah haji. Produk pangan dikembangkan untuk memiliki indeks glikemik rendah dan daya tahan distribusi yang tinggi, sehingga dapat diterima oleh jamaah secara aman.
Penerapan teknologi traceability memungkinkan setiap produk pangan dapat dilacak dari sumber hingga konsumsi. Hal ini memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi jamaah serta meminimalkan risiko kerusakan selama distribusi. Inovasi ini diharapkan menjadi model pengelolaan pangan yang efisien, transparan, dan aman.
Alim menegaskan, inovasi pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan ekosistem ekonomi haji. “Produk pangan adaptif dan sistem distribusi modern menjadi bagian dari upaya menjadikan haji sebagai pengalaman yang nyaman dan ekonomis,” ujarnya.
Pendekatan ini juga sejalan dengan visi pemerintah membangun ekosistem haji yang berdampak luas bagi perekonomian nasional.
Menuju Ekosistem Ekonomi Haji Berkelanjutan
Penyusunan cetak biru ini menjadi langkah awal membangun ekosistem ekonomi haji yang profesional dan terintegrasi. Pendekatan strategis ini diharapkan mendorong pengelolaan sektor haji menjadi lebih modern dan efisien. Pemerintah menekankan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan otoritas terkait sebagai kunci keberhasilan implementasi.
Jaenal menegaskan, cetak biru tidak hanya sebagai panduan akademik, tetapi juga alat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan integrasi pilar-pilar ekonomi, pengelolaan haji dapat memberikan manfaat luas, baik bagi jamaah maupun perekonomian nasional.
Implementasi cetak biru yang matang juga membuka peluang inovasi lebih lanjut pada sektor transportasi, akomodasi, dan layanan digital.
Ke depan, ekosistem ekonomi haji diharapkan menjadi contoh transformasi sektor publik yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis sains dan teknologi menjadikan setiap komponen ekosistem dapat terukur, efisien, dan memberikan nilai tambah nyata.
Kolaborasi Kemenhaj dan IPB menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi haji yang modern, aman, dan menguntungkan semua pihak.