JAKARTA - Upaya menekan beban subsidi energi kembali menjadi sorotan seiring besarnya alokasi anggaran negara untuk sektor tersebut.
Pemerintah dan DPR memandang perlu langkah strategis agar ketergantungan pada bahan bakar minyak bersubsidi dapat dikurangi secara bertahap. Salah satu solusi yang didorong adalah percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengungkapkan bahwa percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik diperlukan sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang membebani anggaran negara.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, kebijakan jangka panjang harus segera dirumuskan agar subsidi tidak terus membengkak setiap tahun.
Menurutnya, subsidi sektor energi melalui BUMN mencapai hampir Rp120 triliun per tahun dan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak seperti solar dan pertalite.
Angka tersebut dinilai sangat besar dan memberi tekanan signifikan terhadap APBN. Kondisi ini dianggap perlu diantisipasi melalui kebijakan terarah yang mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap.
“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujar Haryadi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa transformasi sektor transportasi menjadi kunci penghematan subsidi. Peralihan ke kendaraan listrik dinilai sebagai opsi rasional yang dapat ditempuh pemerintah.
Percepatan Infrastruktur SPKLU di Berbagai Daerah
Ia menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu terlihat dari bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di berbagai wilayah. Kehadiran fasilitas ini dianggap menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Selain pembangunan SPKLU permanen, keberadaan SPKLU mobile juga dinilai membantu menjawab kekhawatiran publik. Banyak calon pengguna kendaraan listrik selama ini mempertanyakan ketersediaan titik pengisian daya. Dengan adanya unit bergerak, hambatan psikologis terkait jarak dan akses dinilai dapat diminimalkan.
Haryadi menyampaikan bahwa percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan pihak swasta dan tidak hanya bergantung pada PT PLN (Persero). Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pemerataan infrastruktur pengisian daya. Ia juga menilai dukungan swasta dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke pusat aktivitas masyarakat.
Ia mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya menyediakan SPKLU guna mendukung peningkatan adopsi kendaraan listrik. Ketersediaan titik pengisian di lokasi strategis diyakini akan meningkatkan rasa aman bagi pengguna. Semakin mudah akses pengisian daya, semakin besar pula peluang masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak.
“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Ia menekankan bahwa dorongan awal sangat penting untuk membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat. Infrastruktur yang memadai diyakini akan mendorong pertumbuhan permintaan kendaraan listrik secara alami.
Efisiensi Biaya Operasional Kendaraan Listrik
Dari sisi biaya operasional, ia menyatakan kendaraan listrik lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusi dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik disebut sekitar Rp1.600 per kilometer. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan penggunaan BBM konvensional.
Efisiensi tersebut dianggap menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Selain membantu menghemat pengeluaran harian, kendaraan listrik juga berkontribusi pada pengurangan subsidi energi. Dengan semakin banyak pengguna beralih, beban fiskal negara diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Selain efisiensi biaya, ia juga menyoroti tren penurunan harga kendaraan listrik yang semakin kompetitif. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini telah tersedia model dengan kisaran harga Rp400 juta hingga Rp200 juta-an. Perubahan harga ini dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik.
“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kombinasi harga terjangkau dan infrastruktur memadai menjadi kunci percepatan adopsi. Dampaknya diharapkan langsung terasa pada pengurangan belanja subsidi negara.
Dorongan Regulasi dan Transisi Energi Berkelanjutan
Ia menambahkan Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Skema pajak dan dukungan fiskal lainnya dinilai perlu disiapkan agar ekosistem kendaraan listrik tumbuh secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian bagi pelaku industri maupun konsumen.
Menurutnya, transisi energi memerlukan dukungan kebijakan yang mampu membangun ekosistem secara menyeluruh. Tidak hanya infrastruktur dan harga kendaraan, tetapi juga regulasi yang konsisten dan berjangka panjang. Dengan pendekatan komprehensif, proses peralihan energi diyakini dapat berjalan lebih efektif.
“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Pernyataan tersebut menutup penegasan bahwa reformasi subsidi energi merupakan kebutuhan mendesak. Perluasan SPKLU dan percepatan kendaraan listrik dipandang sebagai langkah konkret menuju efisiensi anggaran dan ketahanan energi nasional.
