JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan konsistensi dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan distribusi bansos beras.
Program ini kembali dijalankan dengan porsi bantuan sebesar 10 kilogram beras per penerima, yang menyasar jutaan warga di seluruh Indonesia. Tujuannya bukan hanya menjaga ketersediaan pangan rumah tangga, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi di tengah tekanan kebutuhan harian.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pelaksanaan bansos beras pada periode ini telah siap dieksekusi dengan pengawasan ketat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak agar program berjalan sesuai sasaran.
“Bantuan pangan beras 2 bulan sudah bisa dieksekusi, sehingga kami mengundang Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mekanisme pengawasan sama-sama di lapangan,” ujarnya.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 7 triliun, pemerintah berharap distribusi bansos ini dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima, sekaligus menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional di saat harga kebutuhan pokok fluktuatif.
Mekanisme Distribusi Bantuan
Bansos beras 10 kilogram ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah terdata dalam sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah memastikan data penerima disusun dengan ketat agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.
Arief menjelaskan, mekanisme distribusi masih sama seperti sebelumnya, yakni mengacu pada data DTSEN dan didukung koordinasi lintas kementerian. Penyaluran bansos akan dilakukan dalam dua periode.
Periode pertama berlangsung pada Oktober dengan porsi 10 kilogram per keluarga, dilanjutkan periode kedua pada November dengan jumlah sama. Meski diberikan per bulan, pemerintah membuka kemungkinan menyalurkan sekaligus untuk dua bulan sesuai pertimbangan teknis di lapangan.
Untuk bulan Desember, pemerintah masih melakukan evaluasi sebelum memutuskan apakah bansos akan diperpanjang kembali.Evaluasi ini mencakup efektivitas penyaluran, ketepatan data, serta dampak langsung terhadap masyarakat penerima.
Kriteria dan Validasi Data Penerima
Bansos ini ditujukan khusus bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu. Syarat penerima antara lain warga negara Indonesia dengan e-KTP, masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin, serta tercatat dalam program sosial seperti PKH atau BPNT.
Selain itu, penerima harus berada pada desil 1–4 pendapatan nasional. Ada pula aturan pembatasan agar bansos tidak tumpang tindih dengan program bantuan lain. Penerima tidak boleh berstatus sebagai ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD. Mereka juga tidak sedang menerima bansos lain seperti BLT atau Kartu Prakerja.
Arief menekankan pentingnya akurasi data agar tidak ada penyalahgunaan. “Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat agar semua pihak menjaga transparansi dan integritas dalam program bansos.
Dengan validasi yang kuat, diharapkan program ini tidak hanya membantu kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah.
Cara Mengecek Nama Penerima
Untuk memudahkan masyarakat mengetahui apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bansos beras 10 kilogram, pemerintah menyediakan akses digital melalui laman resmi Kementerian Sosial. Warga cukup mengunjungi situs resmi cekbansos, kemudian mengisi data sesuai identitas.
Langkah pengecekan diawali dengan memilih wilayah domisili pada kolom "Wilayah PM". Setelah itu, masukkan nama lengkap sesuai KTP, ketik kode captcha, lalu klik tombol "Cari Data". Sistem akan menampilkan informasi lengkap penerima, mulai dari nama, umur, jenis bantuan, hingga status penyaluran.
Proses ini dirancang agar masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan. Selain itu, digitalisasi layanan ini juga diharapkan dapat meminimalisasi praktik percaloan serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.
Ketersediaan informasi berbasis daring menjadi salah satu bentuk modernisasi layanan publik yang diupayakan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian mengenai bantuan, tetapi juga dapat merencanakan kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik.
Program bansos beras 10 kilogram kembali menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan jumlah penerima mencapai 18.277.083 jiwa, program ini tidak hanya sekadar distribusi pangan, tetapi juga instrumen menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial.
Melalui sistem distribusi yang diawasi bersama, validasi data penerima yang ketat, serta keterbukaan akses informasi, bansos beras diharapkan mampu memberikan manfaat nyata. Pemerintah pun terus mengingatkan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan transparan.
Dengan langkah yang terarah, bantuan pangan ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam mendukung stabilitas masyarakat, menjaga ketahanan pangan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat kecil.
