JAKARTA - Pemerintah akan kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada Oktober 2025.
Sejumlah program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras, hingga bantuan minyak goreng akan mulai dicairkan secara bertahap.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bansos tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pembaruan data melalui sistem DTSEN dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua tahun 2025,” ujar Saifullah. Dengan sistem ini, data penerima bansos menjadi lebih transparan dan meminimalkan potensi penerimaan ganda.
Rincian Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV
Salah satu program yang akan dicairkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV, yang berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara, seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.
Besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima manfaat, antara lain:
-Ibu hamil dan balita menerima Rp750.000
-Pelajar SD menerima Rp225.000
-Pelajar SMP mendapatkan Rp375.000
-Pelajar SMA memperoleh Rp500.000
-Lansia dan penyandang disabilitas berat menerima Rp600.000
Penyaluran tahap ini diharapkan membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun. Program PKH sendiri merupakan salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui bantuan bersyarat yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Beras
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap IV untuk periode Oktober–Desember 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, yang biasanya disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau sekitar Rp600.000.
Penyaluran BPNT dilakukan melalui saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana tersebut dapat ditukar dengan bahan pangan pokok di e-warung atau agen resmi yang bekerja sama dengan Kemensos.
Tujuan utama program ini adalah menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga miskin sekaligus menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.
Di samping itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram per keluarga untuk periode Oktober–November 2025. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan ini.
Program tersebut disalurkan melalui Perum Bulog dengan total anggaran mencapai Rp7 triliun. Tak hanya itu, pemerintah membuka peluang adanya tambahan 10 kilogram beras pada Desember 2025 jika anggaran masih mencukupi. Dengan demikian, total bantuan beras bisa mencapai 30 kilogram per keluarga hingga akhir tahun.
Tambahan Bantuan Minyak Goreng Dua Liter
Melengkapi daftar bantuan yang cair di bulan Oktober, pemerintah juga menyalurkan bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter per keluarga. Bantuan ini disalurkan pada Oktober hingga November 2025 dan menjadi bagian dari delapan inisiatif dalam Paket Ekonomi Semester II 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bantuan ini akan diberikan bersamaan dengan program bantuan beras yang telah berjalan. “Untuk Program Bantuan Pangan, selain 10 kg beras per bulan, tadi ditambahkan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan dengan merek Minyak Kita,” ujar Airlangga.
Penyaluran bantuan minyak goreng diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran, terutama di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kebijakan ini juga sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar tradisional.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem data tunggal yang lebih terintegrasi, proses penyaluran bansos diharapkan semakin transparan, efektif, dan berkeadilan.
Seluruh program yang diluncurkan pada Oktober 2025 ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sementara, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat di tengah dinamika ekonomi nasional.